RUANG INVESTIGASI | REVEAL THE FACT
LAMPUNG SELATAN — Dugaan praktik penampungan dan perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar bersubsidi di kawasan Jalan Ir. Sutami, Gunung Besi, Lampung Selatan, mulai mengarah pada persoalan yang lebih serius. Sebuah kawasan bekas tambang batu diduga dimanfaatkan sebagai lokasi pengumpulan, penyimpanan, hingga transaksi jual beli solar subsidi.
Keberadaan puluhan hingga ratusan jeriken berukuran besar, mesin pompa, kendaraan, serta sejumlah orang di sekitar lokasi memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kawasan tersebut hanya menjadi tempat penyimpanan sementara atau justru bagian dari mata rantai bisnis BBM subsidi yang diduga berjalan secara terorganisasi?
Jika dugaan ini benar, persoalannya tidak bisa dipandang sebagai aktivitas pembelian BBM biasa. Ada dugaan pola pengumpulan, pemindahan, penampungan, dan distribusi kembali BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat serta konsumen yang berhak.
JERIGEN BERJEJER, ALKON TERSEDIA: APA YANG SEBENARNYA BERLANGSUNG?
Berdasarkan dokumentasi foto dan informasi yang dihimpun Ruang Investigasi, terlihat sejumlah jeriken berukuran besar berwarna biru dan hitam berada di kawasan bekas tambang batu tersebut.
Informasi awal menyebutkan jumlah wadah penampungan di lokasi mencapai puluhan hingga ratusan jeriken. Sejumlah orang juga terlihat berkumpul di sekitar area, sementara kendaraan roda dua, kendaraan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan BBM, serta mesin pompa atau Alkon tampak berada di lokasi.
Rangkaian temuan visual tersebut patut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung.
Aparat perlu memastikan jenis cairan yang disimpan, kapasitas penampungan, fungsi mesin pompa, asal BBM, serta tujuan distribusinya.
Sebab, keberadaan sarana yang diduga digunakan untuk menampung dan memindahkan BBM di satu kawasan tertentu bukan persoalan yang bisa dibiarkan tanpa penelusuran.
DIDUGA DIKUMPULKAN DARI SEJUMLAH SPBU, ADA POLA DISTRIBUSI YANG HARUS DIBONGKAR
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, solar subsidi tersebut diduga dikumpulkan dari sejumlah SPBU melalui para sopir kendaraan, termasuk sopir truk, sebelum dibawa menuju lokasi penampungan.
Informasi ini masih memerlukan pembuktian. Namun, apabila benar terjadi pengumpulan BBM subsidi dari berbagai SPBU untuk kemudian ditampung dan diperjualbelikan kembali, aparat harus menelusuri seluruh proses distribusinya.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya siapa yang membawa solar, melainkan:
- SPBU mana saja yang diduga menjadi sumber pasokan?
- Siapa yang mengoordinasikan pembelian BBM?
- Bagaimana mekanisme pengumpulan dan pengangkutannya?
- Siapa yang menyediakan modal pembelian?
- Ke mana solar tersebut selanjutnya didistribusikan?
- Siapa pembeli akhir yang menikmati keuntungan dari dugaan perdagangan tersebut?
Penelusuran transaksi, rekaman CCTV SPBU, identitas kendaraan, serta keterangan para sopir dapat menjadi pintu masuk untuk mengurai dugaan rantai pasokan.
KENDARAAN BERTULISKAN MAXIM DAN ALKON IKUT MENJADI PERHATIAN
Ada hal lain yang perlu mendapat perhatian penyidik, yakni keberadaan kendaraan bertuliskan Maxim yang terlihat terparkir di sekitar lokasi.
Hingga kini belum terdapat bukti yang memastikan kendaraan tersebut memiliki hubungan dengan dugaan aktivitas penampungan solar. Karena itu, diperlukan pemeriksaan untuk memastikan identitas pemilik, fungsi kendaraan, dan apakah terdapat keterkaitan dengan aktivitas di lokasi.
Begitu pula mesin pompa atau Alkon yang terlihat di kawasan tersebut.
Aparat perlu memastikan apakah mesin tersebut digunakan untuk memindahkan BBM dari satu wadah ke wadah lain atau memiliki fungsi berbeda.
Jangan sampai berbagai petunjuk yang ada di lapangan luput dari pemeriksaan, sementara dugaan aktivitas penampungan terus menjadi pertanyaan publik.
SIAPA PEMILIK LAHAN? SIAPA PENGENDALI DI BALIK LAYAR?
Salah satu persoalan paling penting adalah belum terungkapnya identitas pemilik lahan, pengelola lokasi, pemasok, maupun pihak yang diduga mengendalikan aktivitas tersebut.
Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan kawasan bekas tambang batu itu.
Apakah lahan tersebut digunakan atas sepengetahuan pemiliknya? Siapa yang mengizinkan aktivitas berlangsung? Apakah ada pihak yang secara khusus menyediakan tempat, fasilitas, dan modal untuk menampung BBM?
Penyelidikan tidak boleh berhenti pada sopir atau pekerja lapangan.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penyidik perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak yang menyediakan modal, mengatur pasokan, mengendalikan transaksi, maupun memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Membongkar pelaku lapangan tanpa mengungkap pengendali dan jaringan distribusinya hanya akan menyisakan pertanyaan besar mengenai siapa sebenarnya yang menikmati keuntungan.
KAPOLDA LAMPUNG BRIGJEN POL. YUSTAN ALPIANI DIMINTA TURUN TANGAN
Dugaan aktivitas penampungan solar subsidi di kawasan Jalan Ir. Sutami, Gunung Besi, menjadi ujian bagi keseriusan penegakan hukum di Provinsi Lampung.
Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani diminta memberikan perhatian khusus dengan memerintahkan Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan penyelidikan menyeluruh.
Pemeriksaan tidak cukup hanya dengan mendatangi lokasi. Penyidik perlu mengidentifikasi pemilik lahan, pengelola, asal BBM, jalur distribusi, transaksi keuangan, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan.
Sejumlah instansi juga perlu mengambil langkah sesuai kewenangannya:
- Ditreskrimsus Polda Lampung: Menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan mengungkap rantai distribusinya.
- Polres Lampung Selatan: Melakukan pengecekan dan koordinasi pengamanan lokasi.
- BPH Migas: Menelusuri kemungkinan penyimpangan penyaluran BBM subsidi.
- Pertamina Patra Niaga: Memeriksa dugaan keterkaitan SPBU yang disebut-sebut menjadi sumber pasokan.
- Dinas ESDM Provinsi Lampung: Memeriksa aspek perizinan kegiatan penyimpanan dan distribusi sesuai kewenangan.
- Dinas Lingkungan Hidup: Menilai potensi pencemaran dan risiko lingkungan akibat penyimpanan BBM di kawasan bekas tambang.
PASAL PIDANA: ANCAMAN ENAM TAHUN PENJARA DAN DENDA RP60 MILIAR
Dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait Cipta Kerja.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Selain itu, apabila ditemukan kegiatan penyimpanan BBM tanpa izin usaha penyimpanan dan unsur pelanggarannya terpenuhi, ketentuan Pasal 53 huruf c juga perlu diperiksa oleh penyidik.
Namun, penerapan pasal harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan terpenuhinya unsur tindak pidana.
JANGAN HANYA TANGKAP SOPIR, TELUSURI SAMPAI KE PEMODAL!
Ruang Investigasi memandang dugaan aktivitas di bekas tambang batu Gunung Besi ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Jika benar lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pengumpulan dan perdagangan solar subsidi, maka pengungkapan kasus harus menyentuh seluruh mata rantai.
Siapa pemasoknya? Siapa pengumpulnya? Siapa pemilik tempatnya? Siapa pemodalnya? Dan siapa yang menjadi pembeli akhir?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penyelidikan yang transparan dan profesional.
Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani kini diharapkan tidak membiarkan dugaan ini berhenti sebagai informasi di tengah masyarakat. Publik menunggu tindakan nyata untuk memastikan apakah kawasan bekas tambang batu di Jalan Ir. Sutami tersebut benar menjadi bagian dari praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
Sebab, jika hanya sopir yang diperiksa sementara pemodal dan pengendali bisnis tidak tersentuh, maka mata rantai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi belum benar-benar terbongkar
Ruang Investigasi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pemilik lahan, pengelola lokasi, pihak yang berkaitan dengan kendaraan, pengelola SPBU, Pertamina, serta seluruh instansi terkait.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumentasi dan informasi awal yang diterima redaksi. Dugaan aktivitas penampungan dan perdagangan BBM subsidi masih memerlukan verifikasi serta pembuktian oleh aparat berwenang. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait.
