Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Sumatra Selatan, menjadi sorotan. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat mengakui adanya pengurangan nominal menu yang didistribusikan kepada para siswa.
Pengki, selaku pengelola SPPG Jayapura, menyatakan bahwa pemangkasan tersebut terjadi karena pembatasan anggaran dari Koordinator Wilayah (Korwil). Ia menyebut pihaknya tidak diperkenankan membelanjakan anggaran melebihi pagu Rp23 juta yang telah ditetapkan.
“Jumlah penerima manfaat di Kecamatan Jayapura melebihi anggaran yang ditentukan Korwil. Kami sebagai pengelola hanya menjalankan aturan. Akibatnya, terjadi penyesuaian nominal menu yang dibagikan,” ujar Pengki.
Dalam pelaksanaannya, program MBG mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.000 per porsi untuk siswa TK hingga SD kelas 3, dan sekitar Rp7.000 per porsi bagi siswa SD kelas 4 hingga SMA. Namun, dengan jumlah penerima yang disebut melampaui perhitungan awal, nominal tersebut dinilai tidak mencukupi.
Pengki tidak menampik adanya kekurangan dalam sajian menu yang dibagikan setiap hari. Ia mengakui kondisi tersebut menjadi konsekuensi dari keterbatasan anggaran.
“Kami paham ada kekurangan dalam menu yang disalurkan. Tapi kami tidak bisa melanggar ketentuan Korwil. Kalau anggaran dibatasi, otomatis menu harus disesuaikan,” tegasnya.
Selain persoalan pagu anggaran, Pengki juga menyoroti harga bahan pangan di Pasar Martapura yang disebut tidak memiliki acuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan pihak SPPG dalam menentukan harga pembelian komoditas, terutama sayuran dan bahan pokok lainnya.
“Kami kesulitan menentukan harga komoditas karena tidak ada standar harga yang jelas. Pengelolaan pasar terkesan tidak berjalan optimal,” katanya.
Meski demikian, Pengki menyatakan pihaknya siap bertanggung jawab apabila dalam proses audit ditemukan adanya kerugian negara selama pendistribusian MBG di Kecamatan Jayapura.
“Jika tim audit menemukan ada kerugian negara, kami siap mengembalikan dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Dugaan pemangkasan anggaran mencuat setelah munclul keluhan dari sejumlah orang tua siswa penerima manfaat. Mereka menilai menu yang dibagikan terkesan asal-asalan dan diduga tidak memenuhi standar gizi serta protein sebagaimana yang diharapkan dalam program MBG.
“Sebagian anak-anak tidak mau makan karena menu dianggap tidak layak saji. Ini menimbulkan dugaan anggaran tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya,” ujar salah satu orang tua penerima manfaat.
Keluhan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan kesesuaian antara alokasi anggaran dengan kualitas makanan yang diterima siswa.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait di tingkat pusat maupun instansi pengawas belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pemangkasan anggaran tersebut
Program MBG sendiri digadang-gadang sebagai upaya peningkatan asupan gizi pelajar. Namun, polemik di tingkat pelaksana menunjukkan adanya persoalan teknis dan anggaran yang perlu mendapat perhatian serius agar tujuan program tidak melenceng dari harapan.
Feriansyah
