Banten – RuangInvestigasi.com
Dugaan lemahnya pengawasan proyek jalan nasional di bawah Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Banten semakin terang setelah rincian kegiatan tahun anggaran 2025 terungkap. Nilai proyek yang mencapai ratusan miliar rupiah kini menjadi perhatian serius publik.
DPP Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK) bahkan telah resmi menyurati Kementerian PU dan memastikan akan menindaklanjuti persoalan tersebut hingga tuntas.
Sekretaris DPP BARAK, Hariansyah, menegaskan bahwa pembongkaran data ini merupakan langkah awal untuk memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan anggaran.
“Kami sudah kantongi data kegiatan dan telah bersurat ke kementerian. Ini bukan sekadar kritik, tetapi bentuk pengawasan serius. Jika ditemukan indikasi kerugian negara, kami akan dorong audit investigatif,” tegasnya.
Tender Raksasa vs E-Purchasing Masif
Dari data yang dihimpun, hanya segelintir proyek menggunakan mekanisme tender terbuka, sementara sebagian besar justru melalui E-Purchasing.
Proyek Tender Bernilai Jumbo
-
Preservasi Jalan Daan Mogot – Batas Kota Tangerang – Batas Kabupaten Serang
Rp166.949.318.000 -
Pembangunan UP Bitung
Rp104.422.428.000
Nilai dua proyek ini saja sudah menembus lebih dari Rp271 miliar, angka yang seharusnya mampu mendongkrak kualitas infrastruktur secara signifikan.
Namun pertanyaannya:
Mengapa keluhan jalan rusak masih terdengar?
Apakah mutu pekerjaan benar-benar diawasi?
Gelombang E-Purchasing: Cepat, Tapi Rawan Jika Tak Diawasi
Sejumlah proyek strategis justru dilakukan melalui E-Purchasing, di antaranya:
- Preservasi Jalan Lingkar Selatan Segmen III — Rp35,27 miliar
- Peningkatan Jalan Terumbu – Sawah Luhur — Rp21,46 miliar
- Pembangunan Jalan Teras – Bojong Gadung — Rp18,27 miliar
- Peningkatan Jalan Pejamuran – Kresek — Rp15,6 miliar
- Peningkatan Jalan Priyayi – Terumbu — Rp13,22 miliar
- Penggantian Jembatan Akses Merak — Rp9,7 miliar
- Rehabilitasi Minor Jalan PPK 1.3 — Rp6,97 miliar
- Preservasi Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto — Rp4,91 miliar
- Penggantian Jembatan Cirokoy — Rp4,55 miliar
Serta berbagai paket penanganan drainase dan pemeliharaan jembatan bernilai miliaran rupiah lainnya, Jika ditotal secara kasar, paket E-Purchasing saja mendekati ratusan miliar rupiah.
BARAK: PPK Jangan Berlindung di Balik Sistem
Menurut Hariansyah, dominasi E-Purchasing membuat peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi titik paling krusial - sekaligus paling bertanggung jawab.
“Dalam skema ini, PPK adalah filter utama. Jika penyedia tidak layak tetapi tetap dipilih, maka itu bukan lagi kesalahan teknis — itu kelalaian serius,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa kemudahan sistem tidak boleh dijadikan alasan longgarnya verifikasi.
“Jangan sampai proyek hanya terlihat rapi secara administrasi, tetapi bermasalah secara kualitas fisik. Jika pekerjaan cepat rusak, maka publik berhak curiga ada yang tidak beres.”
Surat ke Kementerian Jadi Alarm Bahaya
Langkah BARAK menyurati Kementerian PUPR dinilai sebagai alarm keras bagi penyelenggara proyek.
Organisasi tersebut menegaskan tidak akan berhenti pada klarifikasi.
“Kami akan kawal sampai ada evaluasi nyata. Bila perlu, kami dorong audit menyeluruh terhadap paket-paket bernilai besar maupun yang menggunakan E-Purchasing,” kata Hariansyah.
Konsekuensi Hukum Mengintai
Mengacu pada:
Perpres 16 Tahun 2018 – PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak dan mutu pekerjaan.
UU 17 Tahun 2003 – setiap anggaran wajib dikelola secara akuntabel.
Jika pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan menimbulkan kerugian negara, maka persoalan dapat bergeser ke ranah hukum.
“Jabatan itu melekat dengan tanggung jawab. Ketika uang negara dipertaruhkan, maka tidak ada ruang untuk main-main,” tegasnya.
Integritas Satker Dipertaruhkan
Besarnya anggaran seharusnya berbanding lurus dengan kualitas jalan nasional. Ketika fakta di lapangan justru sebaliknya, maka yang dipertanyakan bukan hanya proyek — tetapi juga integritas pengelolanya.
Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah evaluasi, isu ini berpotensi berkembang menjadi tekanan publik yang lebih luas.
“Ini bukan lagi sekadar sorotan — ini peringatan.”
RuangInvestigasi.com memastikan akan terus menelusuri proyek-proyek tersebut, mengikuti aliran anggaran, serta mengawal pertanggungjawaban para pihak hingga terang benderang. (red)
