 |
| Gambar Ilustrasi |
Lampung, 14 Maret 2026 – Rencana kegiatan Zoom Meeting audiensi kunjungan industri SMK se-Provinsi Lampung yang menghadirkan salah satu biro perjalanan wisata mulai menuai sorotan. Agenda tersebut dinilai menimbulkan aroma pengondisian terhadap sekolah-sekolah SMK untuk mengenal bahkan berpotensi menggunakan jasa biro perjalanan tertentu.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa undangan Zoom Meeting tersebut ditujukan kepada para kepala sekolah melalui forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Lampung. Dalam agenda itu disebutkan adanya audiensi untuk memperkenalkan Koperasi Bumi Lampung Perkasa, sebuah badan usaha yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata.
Kegiatan tersebut rencananya digelar secara daring pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 13.30 WIB dengan sasaran peserta para kepala sekolah SMK di Provinsi Lampung.
Sorotan muncul karena kegiatan kunjungan industri siswa SMK selama ini dikenal melibatkan biaya yang tidak sedikit. Biasanya kegiatan tersebut menggunakan jasa biro perjalanan untuk transportasi, akomodasi, hingga pengaturan destinasi industri yang akan dikunjungi.
Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan sejumlah pihak mengenai peran dinas pendidikan dalam memfasilitasi audiensi perusahaan biro perjalanan kepada seluruh kepala sekolah.
Terlebih lagi, kegiatan tersebut disebut difasilitasi langsung oleh Kabid Pembinaan SMK Provinsi Lampung, Maryanto, S.Sos., yang diketahui baru dilantik pada 21 Januari 2026.
Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Maryanto membantah adanya pengondisian kepada sekolah-sekolah.
Menurutnya, dinas hanya memfasilitasi perusahaan yang mengajukan permohonan audiensi secara resmi.
“Sebenarnya tidak ada arahan. Kami sebagai pelayanan publik hanya memfasilitasi. Permohonan yang masuk tidak hanya dari satu pihak, ada banyak termasuk BPJS yang ingin memperkenalkan produk mereka,” ujar Maryanto.
Ia juga membenarkan bahwa rencana Zoom Meeting tersebut difasilitasi oleh dirinya sebagai Kabid PSMK, namun kegiatan itu akhirnya tidak terlaksana.
“Iya benar, karena mau membuat rapat di bulan puasa jadi kita buat zoom. Tapi karena ada kunjungan Menko dari Jakarta, akhirnya dibatalkan,” jelasnya.
Maryanto menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengarahkan sekolah untuk menggunakan biro perjalanan tertentu.
“Kami tidak mengondisikan. Kami hanya memperkenalkan bahwa ada perusahaan ini. Penilaian tetap dari kepala sekolah apakah perusahaan ini bagus atau tidak,” tegasnya.
Meski demikian, munculnya agenda audiensi yang melibatkan seluruh MKKS SMK Lampung tetap menimbulkan perhatian sejumlah kalangan. Mereka menilai dinas pendidikan perlu menjaga jarak dengan kepentingan usaha tertentu, agar tidak menimbulkan persepsi adanya penggiringan dalam kegiatan pendidikan yang melibatkan biaya siswa.
Sejumlah pihak juga menilai kegiatan semacam ini seharusnya dilakukan secara transparan dan terbuka bagi semua pelaku usaha, agar tidak menimbulkan dugaan adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, isu mengenai potensi pengondisian dalam kegiatan kunjungan industri SMK di Lampung masih menjadi perhatian berbagai kalangan pendidikan. (Red/tim)
