Bandar Lampung – RuangInvestigasi.com
Proyek peningkatan jalan milik Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi Lampung) yang berlokasi di Kecamatan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung, menuai sorotan tajam. Tim RuangInvestigasi menemukan kondisi aspal jenis Hot Rolled Sheet (HRS) dapat diconkel hanya dengan tangan, sebuah fakta yang langsung mengarah pada dugaan serius: gagal mutu dan penyimpangan spesifikasi teknis.
Di lapangan, lapisan permukaan aspal tampak mudah terkelupas, rapuh, dan tidak memiliki daya ikat. Kondisi ini mustahil terjadi apabila pekerjaan dilakukan sesuai prosedur Bina Marga.
Aspal HRS Mengelupas: Mutu Diduga Gagal Total
Dalam standar teknis, aspal HRS tidak mungkin terkelupas hanya dengan tangan. Kegagalan seperti ini dikenal sebagai delaminasi atau loss of adhesion, yang umumnya disebabkan oleh:
- Tidak adanya tack coat
- Pemadatan tidak sesuai
- Suhu hampar tidak standar
- Kadar aspal rendah
- Campuran tidak sesuai job mix formula (JMF)
Kondisi ini bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan indikasi kegagalan struktur dan potensi kerugian negara.
Papan Proyek Tidak Ada di Lokasi
Tidak hanya kualitas pekerjaan yang dipertanyakan. Tim juga mendapati tidak adanya papan proyek di lokasi pengerjaan, sebuah pelanggaran terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Absennya papan proyek sering kali dikaitkan dengan upaya menutup informasi mengenai:
- Nilai anggaran
- Sumber dana
- Pelaksana dan pengawas
- Masa kontrak
Pelaksana Proyek, Yudi: “Udah Sesuai Spek Semua Lah Itu”
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait temuan aspal mengelupas, pelaksana proyek bernama Yudi memberikan jawaban singkat:
“Udah sesuai spek semua lah itu.”
Ketika ditanyakan soal papan proyek yang tidak ada, ia menjawab:
“Ada semua, tapi langsung dilepas.”
Jawaban ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa papan proyek dilepas padahal pekerjaan masih berlangsung?
Lebih lanjut, saat ditanya mengenai jenis aspal yang digunakan, Yudi tiba-tiba mengakhiri komunikasi dengan alasan:
“Nanti saya telepon, ini ada telpon dari Polda.”
Respons pelaksana yang tidak konsisten ini semakin menguatkan dugaan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
LSM dan Masyarakat Desak Aparat Turun Tangan
Beberapa aktivis anti-korupsi menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Kualitas yang buruk, papan proyek yang tidak transparan, serta jawaban pelaksana yang terkesan menghindar merupakan sinyal bahwa proyek ini harus diusut tuntas.
Mereka mendesak:
- Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap pelaksana dan rekanan
- Inspektorat dan APIP segera melakukan audit fisik
- DPKP Provinsi Lampung memberikan klarifikasi publik
Dugaan Kerugian Negara Mengintai
Aspal yang gagal sejak dini (early failure) biasanya mengindikasikan:
- Penghematan material
- Penyimpangan job mix
- Pelaksanaan tidak sesuai kontrak
- Minimnya pengawasan dari dinas terkait
Jika terbukti, kondisi ini dapat berpotensi menyebabkan kerugian negara yang signifikan.
Tim/red
