Bandar Lampung — Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar Car Free Day (CFD) di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di dekat rumah dinas Wali Kota, kembali menuai kritik tajam dari masyarakat. Warga menilai kegiatan yang rutin digelar setiap Sabtu dan Minggu itu tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap pengguna jalan yang masih beraktivitas di akhir pekan.
CFD yang berlangsung sejak pukul 06.00 hingga 10.00 tersebut membuat sebagian ruas Jalan Gatot Subroto ditutup total. Akibatnya, arus lalu lintas tersendat dan antrean kendaraan mengular hingga lebih dari 200 meter. Warga mengeluhkan bahwa alih-arus yang dilakukan justru memperparah kondisi jalan alternatif.
Dari arah Garuntang, seluruh kendaraan dialihkan menuju Jalan Perintis, memaksa pengendara melintasi jalur rel kereta api yang kerap padat dan rawan.
“Ini tadi jam 08.40 macet panjang karena kendaraan dialihkan ke Jalan Perintis lewat rel KA, bang,” ujar salah satu warga, Sabtu (22/11/2025).
Sementara itu, kendaraan dari arah Jalan Sudirman digiring ke Jalan Sonokeling yang juga melewati rel KA dengan kondisi jalan bergelombang, sempit, dan tidak sebanding dengan volume kendaraan akhir pekan. Situasi ini membuat banyak pengendara kesal dan mempertanyakan keputusan Pemkot menutup jalan protokol pada waktu yang dianggap tidak tepat.
Warga menegaskan bahwa mereka bukan menolak CFD, tetapi meminta pemerintah mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas.
“Kalau bisa Sabtu gak usah, bang. Masyarakat lain saya yakin banyak yang keganggu. Kalau Minggu ok-ok saja,” tambah warga lainnya.
CFD untuk Siapa? Warga Pertanyakan Motif Penentuan Lokasi
Kritik publik semakin menguat karena lokasi CFD berada tepat di dekat rumah dinas Wali Kota. Warga menilai penempatan lokasi terkesan bias kepentingan, seolah hanya memfasilitasi area sekitar pejabat tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas.
Padahal, banyak warga yang tetap beraktivitas di hari Sabtu—bekerja, berdagang, mengantar anak sekolah, hingga aktivitas rutin lainnya.
Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, CFD umumnya dilaksanakan khusus pada hari Minggu, karena hanya hari itu aktivitas masyarakat relatif lebih longgar. Bandar Lampung justru menggelar CFD dua hari berturut-turut di ruas jalan utama, menimbulkan pertanyaan publik: apa urgensinya?
Lemahnya kajian rekayasa lalu lintas juga turut menjadi sorotan. Penutupan total tanpa solusi arus alternatif yang memadai dinilai sebagai bentuk minimnya empati birokrasi terhadap warga yang menggunakan jalan untuk kebutuhan produktif.
Pemkot Diminta Tidak Abai dan Lakukan Evaluasi
Sejumlah elemen masyarakat menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Tujuan CFD memang baik—mengurangi polusi, menyediakan ruang olahraga, dan membangun kesadaran lingkungan—namun pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan masalah sosial baru.
Pemerintah Kota Bandar Lampung juga didesak transparan dalam menentukan lokasi CFD. Publik mempertanyakan apakah penetapan lokasi didasarkan pada kajian ruang publik yang objektif, atau justru karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan.
Kegiatan yang seharusnya menjadi ruang publik inklusif berubah menjadi beban kolektif ketika kebijakan diambil tanpa mempertimbangkan suara pengguna jalan yang terdampak.
Warga berharap Pemkot tidak bersikap defensif dan segera melakukan evaluasi terbuka. CFD dapat tetap dilaksanakan, namun dengan lokasi, hari pelaksanaan, dan rekayasa lalu lintas yang lebih berpihak pada kepentingan publik.
