 |
Uji Core Drill Tanpa Pendampingan, Rekaman Percakapan Ungkap Dugaan Koordinasi Lemah |
Lampung Selatan — Proyek rekonstruksi Jalan Kerto Sari – Wawasan (R.174) di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, menuai sorotan publik. Berdasarkan hasil penelusuran tim media, kondisi lapisan aspal pada beberapa titik proyek yang baru saja dikerjakan itu sudah mengalami kerusakan dini, terlihat brudul dan mengeluarkan pori-pori lebar.
Proyek senilai Rp 2,996 miliar yang dikerjakan oleh CV. Bintang Duasatu Berjaya dengan sumber dana APBD 2025 ini diduga dikerjakan asal jadi dan tidak memenuhi standar mutu konstruksi jalan.
Temuan di lapangan juga memperlihatkan lemahnya pengawasan teknis dari pihak Dinas PUPR Lampung Selatan. Saat pelaksanaan uji Core Drill, pihak pelaksana disebut tidak didampingi oleh petugas teknis dari PUPR, sebagaimana mestinya dalam prosedur pengujian kualitas jalan.
Salah satu petugas dari Coredril Saburai bahkan mengaku heran atas absennya pihak dinas.
“Kami juga bingung, Bang. Kok pas core drill gak ada orang PU-nya,” ujarnya kepada awak media di lokasi.
Tak berhenti di situ, beredar pula rekaman percakapan antara tokoh masyarakat dan UPT PUPR Lampung Selatan, Toni, yang memperlihatkan adanya dugaan koordinasi yang lemah dan sikap abai terhadap tanggung jawab pengawasan.
Dalam percakapan tersebut, terdengar dialog sebagai berikut:
Tokoh masyarakat: “Mas, kok gak ada yang ngawasin dari pu core drill?
Toni: “gak tau gak dikabarin di grup. Ya kontraktor nge-core kok gak ngabar-ngabarin sih. Ya memang kerjaannya gak bakal ini, cuma gak enak aja buat
dokumentasi.”
Tokoh masyarakat: “Yaudah, tak kasih buat berita media aja.”
Toni: “Jangan, kasian PU-nya, kasian akunya.”
Kutipan tersebut menimbulkan tanda tanya besar tentang profesionalisme dan tanggung jawab moral oknum pejabat lapangan terhadap transparansi serta pengawasan mutu proyek publik.
Hingga berita ini dirilis, pihak Dinas PUPR Lampung Selatan belum memberikan klarifikasi resmi terkait absennya pengawasan dalam uji core drill maupun kondisi fisik jalan yang sudah mulai rusak.
Publik berharap aparat pengawas internal pemerintah segera turun meninjau langsung lokasi, melakukan audit teknis, dan menindaklanjuti dugaan adanya kelalaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah ini.
(Tim)
