Lampung – Proses tender yang berlangsung dalam operasional Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (BTB) menjadi sorotan dan memunculkan berbagai pertanyaan dari sejumlah pihak. Transparansi, objektivitas, serta dampak tender terhadap tenaga kerja dan pelaku usaha lokal kini menjadi perhatian yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga saat ini para karyawan eksisting mengaku belum memperoleh kepastian mengenai mekanisme transisi pasca proses tender. Mereka menyatakan belum mendapatkan informasi yang jelas terkait perusahaan yang akan menjadi tempat mereka melanjutkan hubungan kerja maupun prosedur yang harus ditempuh apabila terjadi pergantian pengelola.
Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pekerja yang selama ini berperan dalam operasional jalan tol. Ketidakpastian status ketenagakerjaan dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi apabila tidak segera diberikan kepastian oleh pihak terkait.
Selain persoalan tenaga kerja, muncul pula perhatian terhadap keterlibatan perusahaan-perusahaan lokal dalam proses tender. Sejumlah pihak menilai pengalaman, rekam jejak, serta kontribusi perusahaan daerah terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal seharusnya menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam proses pengadaan.
Atas berbagai persoalan tersebut, sejumlah kalangan mendorong agar dan melakukan pemeriksaan serta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan tender yang berlangsung.
Pemeriksaan tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada hasil akhir penetapan pemenang tender, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan, mekanisme evaluasi, sistem penilaian, kepatuhan terhadap prinsip good corporate governance (GCG), serta dampaknya terhadap pekerja dan keberlangsungan operasional perusahaan.
Secara khusus, evaluasi juga diminta menyasar panitia tender dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan proses pengadaan, termasuk tim yang berasal dari Raflesia selaku anak perusahaan INA yang disebut berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan tender. Penelusuran terhadap peran, kewenangan, dan mekanisme kerja panitia dinilai penting guna memastikan seluruh proses berlangsung secara independen, profesional, objektif, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
Menurut berbagai pihak, langkah pemeriksaan tersebut menjadi penting karena setiap investor pada prinsipnya menginginkan pengelolaan investasi yang transparan, akuntabel, efisien, dan mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Sebagai pengelola dana investasi negara dan aset strategis nasional, Danantara dan INA memiliki kepentingan untuk memastikan seluruh proses bisnis, termasuk pengadaan dan tender, dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola yang sehat.
Transparansi dalam proses tender dinilai menjadi faktor krusial karena berkaitan langsung dengan kredibilitas pengelolaan investasi, keberlangsungan operasional perusahaan, perlindungan tenaga kerja, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara.
Apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan adanya pelanggaran prosedur, penyimpangan tata kelola, atau ketidaksesuaian dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka diperlukan langkah evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari tingkat pelaksana, manajerial, hingga unsur pimpinan yang terlibat dalam proses tender tersebut.
"Pemeriksaan yang independen dan menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan tender berjalan sesuai aturan, menjaga kepercayaan investor, melindungi tenaga kerja, serta menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan," demikian pandangan sejumlah pihak yang mengikuti perkembangan proses tender tersebut.
(Redaksi)
